Kategori: Politik

NAGEKEO — Nusa bunga, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Nusa Bunga akan terus mendorong pemerintah daerah agar Mengakui dan melindungi Hak masyarakat adat dan wilayah kehidupannya sesuai warisan leluhur .

Demikian dikatakan Philipus Kami ketua AMAN Nusa Bunga saat sambutan di depan para peserta MUSWIL Sabtu (7/7/2017) terkait kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang berkangsung di Nagaekeo.

Philipus Kami mengatakan, perjuangan masyarakat adat akan terus berlanjut sebab sejak dahulu leluhur sudah menunjukan bahwa perjuangan atas tanah dan Wilayah adalah Kebenaran yang sesungguhnya memberikan hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

“Ketika kita bicara soal masyarakat adat maka kita bicara soal 3 hal yaitu hubungan kita dengan alam semesta , hubungan kita dengan sang pencipta dan leluhur dan hungan kita dengan sesama manusia, sebab kesemuannya itu adalah bagian dari pewaris kebenaran, dan oleh karena itu masyarakat adat harus menjadi salah satu unsur yang harus di lindungi,” sebutnya.

Muswil II AMAN Nusa Bunga yang berlangsung di Rendubutowe, Mbay, Kabupaten Nagekeo ini dijelaskannya dapat dijadikan sarana untuk mendorong pemerintah daerah dan Nasional untuk selalu mengedepankan tindakan hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat adat

“Kita Masyarakat adat mempunyai Persoalan yang sama dan bersama merasakan apa-pun bentuk kebijakan yang tidak berpihak,berangkat dari kondisi tersebut kebersama senasip dari masyarakat adat selalu bersatu dan di AMAN nusa bunga sudah membuktikan bahwa masyarakat adat Bersatu ,” tegasnya.

Ada begitu banyak regulasi sambung Laurentius Seru yang belum dibuat oleh pemerintah pusat dan Daerah sehingga AMAN sedang mendorong pemerintah pusat agar segera mengesahkan Undang-undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan di daerah AMAN juga mendorong sebuah peraturan daerah yang Melindungi Masyarakat adat.

“AMAN Nusa Bunga tetap berkomitemen menolak segala jenis kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan dan mendorong pemerintah untuk menjaga kelestarian alam di seluruh wilayah Flores dan Lembata,” ungkapnya.

Ketua Panitia Laurentius juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komunitas adat yang sudah membantu masyarakat Rendubutowe dengan bersama-sama berjuang meolak lokasi yang diusulkan pemerintah untuk pembangunan Waduk Lambo.
Wilbrodus Bou tokoh pemuda Rendu, Menucapkan terimah kasih kepada AMAN Nusa Bunga dan Seluru Rekan jaringan yang membantu masyarakat Rendu Keluar dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak

Dikatakan Wilbrodus, masyarakat Rendu sama sekali tidak menolak pembangunan Pemerintah seperti pembangunan Waduk namun waduk yang merupakan program pusat dari Presiden Jokowi harus lebih pro terhadap masyarakat adat dan khusus di Rendu meminta agar lokasi waduk dipindahkan ke lokasi lainnya yang telah disepakati oleh komunitas Masyarakat adat.

“Kami masyarakat adat Rendu berharap agar kepada pemerintah Pusat dan Daerha agar pembangunan waduk atau pun jenis pembangunan lain yang nantinya akan masuk ke wilayah Masyarakat adat harus bisa memberikan dampak kepada komunitas masyarakat adat Rendu,” harapnya.(Jhuan )

Ende, 25 November 2016- Aktivis masyarakat adat wilayah nusa bunga menyatakan sikap dan mendesak DPR RI serta pemerintahan Jokowi segera mengsahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang sudah sekian lama terus mengalami penundaan. Pernyataan sikap itu disampaikan oleh aktivis masyarakat adat nusa bunga di Rumah AMAN Nusa Bunga kamis ( 24/11)

Di hadapan wartawa Laurensius Seru aktivis Masyarakat adat di wilayah Nusa Bunga mengatakan sudah saatnya masyarakat adat mendesak pemerintahan Jokowi dan DPR RI harus lebih konsisten dalam membahas dan mengesahkan RUU PPHMA tersebut.

Dikatakannya bahwa RUU masyarakat Adat mengalami penundaan begitu lama sementara konflik dilapangan terus terjadi, oleh karena itu masyarakat adat harus konsolidasi dari untuk mendesak DPR RI segera mengsahkan RUU masyarakat adat itu.

“Kami masyarakat adat mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI harus serius membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat adat”,kata laurens

Menurut laurens bahwa rancangan Undang-undang masyarakat pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sudah di usulkan oleh masyarakat adat sejak tahun 2011 lalu, dan sampai saat ini belum dibahas dan di tetapkan oleh DPR RI untuk di jadikan UU.

“RUU Masyarakat Adat di usulkan sejak tahun 2011 dan sampai saat ini belum ada angin segar dari DPR RI untuk disahkan menjadi UU, itu artinnya keberpihakan kepada masyarakat adat sama sekali tidak ada”,Ujar Laurens
Tambah Laurens” RUU masyarakat adat adalah penting disahkan oleh DPR RI untuk menjadi UU sebab UU ini mampu menjaga kebinekaan dan menjaga keutuhan NKRI. Selain itu dengan UU ini Masyarakat adat mempunyai kedudukan yang sama di NKRI ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 B ayat 2”,tambahnya

Masyarakat adat merupakan Fondasi awal dalam membentuk negara ini dan itu sering disampaikan oleh masyarakat adat ketika memperjuangkan wilayah kehidupan di komunitas adatnya masing-masing.

Pengurus AMAN Nusa Bunga Daud P Tambo kepada wartawan menjelaskan bahwa RUU Masyarakat adat perlu diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Jokowi sebab UU Masyarakat adat akan memperbaiki hubungan antara Negara dan masyarakat adat.

“Pemeritahan Jokowi harus serius memperhatikan RUU Masyarakat adat agar bisa kembali memperbaiki hubungan negara dan masyarakat adatnnya,”ungkap Daud

Lanjut Daud “RUU Masyarakat adat juga bisa menepis persoalan yang terjadi di lapangan antara Pemerintah dan masyarakat adat sebab sesuai dengan apa yang kami dampingi dilapangan banyak sekali konflik antara masyarakat adat dan negara dalam hal ini pemerintah ketika melaksanakan kebijakan pembangunan,” Jelasnya

Aktivis masyarakat adat menilai seharusnnya Pemerintah Jokowi harus konsisten terhadap janjinya kepada masyarakat adat sebab dalam nawacitannya telah termuat kesepakatan antara masyarakat adat dan jokowi yang salah satunnya adalah RUU pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak masyarakat Adat tersebut
Selain itu Aktivis masyarakat adat juga meminta kepada pimpinan-pimpinan partai politik agar sama-sama menyuarakan tuntutan masyarakat adat dan juga bisa membangun komunikasi baik dengan utusan –utusan partai di dalam parlemen.

“Kami meminta kepada pimpinan-pimpinan partai politik agar bisa sama-sama menyuarakan tuntutan masyarakat adat jika kita adalah bagian dari masyarakat adat, dan kami mengharapkan agar DPR RI bisa menjadikan RUU PPHMA menjadi agenda prioritas di tahun 2017”,Harap Laurens.(JFM)