AMAN Nusa Bunga Desak Pemda Nagekeo

logo_amanMbay, NTT 18/10/2016-  AMAN Nusa Bunga mendesak Bupati Nagekeo, Elias Jo agar segera membatalkan rencana Pemerintah Nagekeo untuk membangun mega proyek waduk Lambo di wilayah adat Rendu, Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo NTT.

Disampaikan Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami dalam diskusi bersama tokoh masyarakat adat Rendu, tokoh masyarakat desa Rendu Butuwe, Ulupulu dan Labolewa,  serta segenap elemen  LMND,PMKRI,GMNI dan masyarakat yang ada  di desa Rendu Butuwe (16/10).

Dalam diskusi itu, Ketua AMAN Nusa Bunga mengatakan bahwa masyarakat adat Rendu merupakan salah satu anggota AMAN Nusa Bunga sehingga AMAN  merasa bertanggung jawab terhadap komunitas adat yang ada di wilayah itu.

Philipus dengan tegas mengatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara sehingga sangat keliru jika pemerintah mengklaim tanah dan hutan yang ada di komunitas adat itu sebagai tanah atau hutan negara.

“ Putusan MK No.35/PUU/IX/2012 yang menjelaskan Hutan adat bukan lagi hutan negara sehingga pemerintah jangan mengklaim kalau tanah,hutan  di komunitas adat sini adalah tanah negara” katanya.

Philipus lebih lanjut mengatakan jika pemerintah terus memaksakan kehendak untuk membangun waduk di kawasan itu maka pemerintah sama saja mengabaikan nilai – nilai budaya lokal dan tidak mengakui kehidupan masyarakatnya sendiri.

“Sangat tidak arif kalau pemerintah tetap ngotot untuk membangun waduk disini padahal masyarakat dengan tegas telah menolaknya. Pemerintah secara sengaja mengabaikan hak – hak dasar masyarakatnya sendiri” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Desa Rendu Butuwe, Yeremias Lele mengatakan bahwa pihaknya selaku pimpinan tertinggi pemerintahan desa Rendu Butuwe telah melayangkan surat penolakan kepada Pemerintah Nagekeo terkait pembangunan waduk itu namun hingga kini surat tersebut dimentahkan dan tidak digubris oleh Bupati Nagekeo, Elias Jo bahkan isu terakhir yang berkembang kalau Kades Yere akan di pecat dari jabatannya karena membela hak masyarakatnya.

“Kami telah melayangkan surat penolakan kepada bupati namun surat kami tidak ditanggapi oleh pemerintah Nagekeo” katanya.

Pihaknya sampai kini berharap agar Pemerintah Nagekeo meninjau kembali dan membatalkan  pembangunan waduk di sekitar lokasi pemukiman penduduknya karena pembangunan waduk itu akan mengorbankan masyarakatnya.

“Kami berharap agar pemerintah benar – benar mendengar aspirasi masyarakat sehingga pembangunan waduk itu tidak mengorbankan masyarakat. Saya akan tetap bersama masyarakat saya untuk bersama – sama berjuang” tutupnya. JFM